kembangkan etika politik baru

Editor: Inggried

Rabu, 23 Maret 2011 | 08:38 WIB

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

1

Partai Politik dan Demokrasi Transaksional

TERKAIT:

• Selesaikan Kasus secara Etika Politik
• Etika Politik di Skandal Century
• Incar Ketua Pansus, Partai Demokrat Salahi Etika Politik
• Pemilu 2009, Pasar, Korupsi, dan Etika Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Di ranah politik saat ini sangat sulit mencari tokoh politik yang memiliki kapasitas dan kepemimpinan yang memadai. Perlu dikembangkan etika politik baru karena akuntabilitas politik bersifat etis.
”Perlu integritas kepemimpinan dan kekuatan politik sipil baru untuk mempersiapkan generasi baru pada masa depan yang rasional dan konstitusional,” kata pengamat politik Jimmy H Siahaan pada diskusi panel bertajuk ”Konsolidasi Demokrasi” di Jakarta, Selasa (22/3).
Diskusi panel yang digelar Forum Kampus Kuning DM/SM 77/78 Jakarta dalam rangka memperingati ulang tahun ke-33 juga dihadiri Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lukman Hakim, dan sosiolog Musni Umar.
Menurut Jimmy, ranah hukum harus segera menghilangkan distorsi demokrasi melalui aturan individu, aturan institusional, dan aturan konstitusional. Saat itu praktik rule of law akan menjadi realitas warga negara dan negara. Kepedulian demokrasi bukan mencari pandangan yang paling benar, melainkan yang paling sesuai dan itu harus ditentukan oleh masyarakat sendiri.
Empat tantangan
Sosiolog Musni Umar menyatakan, ada empat tantangan bangsa yang harus diatasi untuk menyelamatkan demokrasi. Jika tidak diatasi, Indonesia dalam bahaya. Empat tantangan tersebut adalah pendidikan masyarakat Indonesia yang terlalu rendah, kemiskinan, kelas menengah, dan budaya. ”Masyarakat yang tidak berpendidikan, tak cocok berdemokrasi. Data Lembaga Demografi UI, orang Indonesia bersekolah rata-rata hanya 5,7 tahun, jadi tidak sampai 6 tahun sekolah,” kata Musni.
Kemiskinan melahirkan ”demokrasi sembako”. Demokrasi juga susah tumbuh di tengah masyarakat berstruktur terbanyak adalah orang miskin dan hanya sedikit orang yang kaya sekali. Budaya juga menjadi tantangan tersendiri. ”Demokrasi tidak mengenal unggah-ungguh. Jadi demokrasi tidak cocok dengan budaya di Indonesia,” kata Musni.
Oleh karena, itu yang harus dilakukan untuk keluar dari bahaya adalah dengan demokrasi pendidikan dan demokrasi ekonomi. ”Pendidikan untuk semua. Orang miskin yang tidak sekolah akan tetap miskin terus, hidup saja susah. Demokrasi ekonomi juga harus dilakukan. Di Indonesia, ekonomi hanya dikuasai oleh elite saja. Ini harus dibagi-bagi,” kata Musni. (LOK)

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by